JAKARTA, JRnews.co.id – Masyarakat harus bersiap-siap bakal makin banyaknya pungutan, karena negara berusaha mencari pemasukan untuk menutupi utang.
Hal itu diungkap Ekonom sekaligus Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo.
Drajad mengakui bahwa utang-utang pembangunan infrastruktur Presiden Joko Widodo akan mulai terasa di awal kepemimpinan Prabowo Subianto.
Secara khusus, ia menyoroti sejumlah utang pembangunan yang diambil Jokowi pada 2015 dan akan jatuh tempo dalam kurun 10 tahun.
“Dibuat tahun 2015, nanti kerasa. Ketika di dalam pemerintahan Pak Jokowi kan kita ada menggenjot pembangunan infrastruktur, tapi negara alih-alih mencari dana dari, maaf, dari sumber penerimaan, nyarinya dari utang kan,” kata Dradjad dalam program GASPOL! Kompas.com, Kamis (19/9/2024).
Jatuh temponya sejumlah utang negara ini berpotensi memperbanyak pungutan yang ditarik oleh negara dari rakyatnya.
Menambah pungutan dari warga ini dianggap sebagai cara instan untuk mendapatkan uang besar dalam waktu singkat guna melunasi utang-utang tersebut.
“Nanti 2025 kita bayar ya, yang jatuh temponya 10 tahun. Makanya itu di tahun 2025, ketika kita saatnya bayar utang, ya negara harus narikin (pungutan), Narikinnya dari mana? Ya PPN (pajak pertambahan nilai) mau dinaikkan 12 persen, BPJS, kemudian dana pensiun dikumpulkan, segala macam,” jelas Dradjad.
“Yang ujungnya kita semua memang harus ikut menanggung,” tambahnya. (JRnews.co.id)