Oleh: Subhan Syarief
JRnews.co.id – Dewasa ini, dan tentu termasuk di daerah ini, banyak pemimpin yang ingin naik ke puncak kekuasaan dengan meminta dukungan atau di dukung oleh kekuatan finansial dari para pengusaha atau oligarki.
Mereka didorong, bahkan dibentuk oleh kelompok pemodal besar, yang kemudian mengontrol mereka ketika berkuasa sebagai ‘boneka’ untuk menjalankan kepentingan sang oligarki.
Tak hanya merusak integritas kepemimpinan, praktik ini berpotensi menjerumuskan masyarakat dan negara dalam ketidakadilan serta penyalahgunaan kekuasaan. Al-Qur’an dan hadist secara jelas menekankan pentingnya amanah, integritas, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan.
Ketika seorang pemimpin tak lagi memegang nilai-nilai ini, maka yang tersisa hanyalah kekuasaan yang kosong dari tujuan kemaslahatan, hanya sekedar alat bagi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.
Dalam Islam, amanah dan keadilan merupakan nilai inti yang wajib dimiliki seorang pemimpin. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa – 58: ‘Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.’
Melalui ayat ini ditegaskan bahwa seorang pemimpin wajib menjaga amanah dan keadilan, sebuah tugas yang sulit diwujudkan jika ia dikendalikan oleh kepentingan oligarki.
Ketika kekuasaan seorang pemimpin diperalat, amanah pun diselewengkan demi kepentingan pribadi atau kelompok yang mendukungnya.
Pemimpin seperti ini tak akan mampu menjalankan tugasnya secara jujur atau adil, sebab ia telah ‘terikat’ pada kehendak pemodal yang membawanya ke kursi kepemimpinan.
Dalam hadist, Rasulullah SAW menegaskan tanggung jawab seorang pemimpin dalam sabdanya: ‘Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.'(HR. Bukhari dan Muslim).
Hadist ini menekankan bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab langsung di hadapan Allah SWT. Seorang pemimpin boneka yang hanya menjalankan perintah para pemodal tak mungkin bisa mempertanggungjawabkan kepemimpinannya dengan penuh amanah.
Kekuasaan yang ia emban tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya, sebab ia terikat dengan kepentingan-kepentingan yang mungkin bertentangan dengan kemaslahatan umat.
Dengan demikian, bukan hanya ia gagal dalam amanah, tetapi ia juga berpotensi menzalimi masyarakat yang dipimpinnya.
Di sisi lain, para pakar kepemimpinan modern juga menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. John C. Maxwell, dalam The 21 Irrefutable Laws of Leadership, menyatakan bahwa tanpa integritas, pemimpin tidak memiliki kredibilitas.
Kepercayaan, yang merupakan fondasi hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, tak mungkin tercipta jika pemimpin tersebut hanya sekedar ‘boneka’ oligarki.
Seorang pemimpin yang dikuasai oleh kepentingan kelompok kuat bukan hanya kehilangan kepercayaan publik, tetapi juga kehilangan kemampuan untuk memimpin dengan hati nurani yang jujur.
Warren Bennis, seorang pakar kepemimpinan, dalam On Becoming a Leader, menggarisbawahi bahwa integritas adalah ‘kejujuran terhadap diri sendiri.’
Bagi Bennis, tanpa integritas, kepemimpinan kehilangan nilai moralnya.
Seorang pemimpin boneka yang tak memiliki kebebasan untuk bertindak sesuai hati nurani dan amanahnya hanyalah alat untuk mencapai kepentingan oligarki.
Kepemimpinan semacam ini hanya menghasilkan ketimpangan dan ketidakadilan, yang justru menggerus kepercayaan masyarakat dan memperburuk kondisi sosial.
Dalam Islam, integritas pemimpin tidak hanya terkait dengan amanah, tetapi juga empati terhadap kebutuhan masyarakatnya.
Rasulullah SAW mengajarkan bahwa seorang pemimpin yang sejati harus mencintai masyarakat sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.
Beliau bersabda: ‘Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri.’ (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadist ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang berintegritas adalah yang meletakkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
Pemimpin yang dikendalikan oleh kekuatan finansial atau politik oligarki tidak mungkin dapat bersikap seperti ini, sebab kepemimpinannya dipenuhi dengan kepentingan-kepentingan tersembunyi yang jauh dari kemaslahatan rakyat.
Pemimpin boneka adalah ancaman serius bagi keadilan sosial. Tanpa integritas dan kemandirian, ia hanya akan menjadi alat oligarki yang menyusun kebijakan untuk menguntungkan segelintir orang.
Allah SWT memperingatkan dalam Surah Al-Baqarah, 188: ‘Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.’
Ayat ini memperingatkan terhadap bahaya keserakahan dan ketidakadilan dalam mengelola kepemimpinan, terutama jika seorang pemimpin terjebak dalam kepentingan finansial yang tidak jujur.
Pemimpin yang tidak bebas dan tunduk pada oligarki justru membuka pintu bagi keserakahan ini, karena ia bekerja untuk kelompok tertentu dan bukan demi kebaikan masyarakat luas.
Pemimpin yang dikendalikan oleh oligarki bukan hanya sekadar boneka; ia adalah ancaman nyata bagi masyarakat dan keadilan.
Dalam pandangan Islam maupun teori kepemimpinan modern, integritas adalah fondasi utama kepemimpinan yang sukses.
Dengan integritas, seorang pemimpin dapat memimpin dengan amanah, jujur, dan adil, mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang, bukan hanya kelompok yang mendukungnya.
Tanpa ini, kepemimpinannya hanya menjadi tirani terselubung yang melayani kepentingan oligarki, merusak prinsip-prinsip dasar keadilan dan amanah yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin sejati.
Namun, ancaman bagi pemimpin boneka tidak hanya terbatas pada ketidakadilan di dunia ini, tetapi juga berlanjut hingga akhirat.
Rasulullah SAW memperingatkan dalam sabdanya: ‘Tidak ada seorang hamba yang diamanahkan oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia mati dalam keadaan curang dalam memimpin rakyatnya, kecuali Allah haramkan baginya surga.'(HR. Bukhari dan Muslim).
Hadist ini menunjukkan bahwa pemimpin yang mengkhianati amanah akan diharamkan dari rahmat Allah, suatu ancaman berat yang menunjukkan besarnya dosa dari pengkhianatan atas kepemimpinan.
Dalam Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, Allah juga mengutuk para penipu atau orang-orang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang curang. Allah SWT katakan dengan tegas: ‘Celakalah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.’
Sejatinya ayat ini tak hanya berlaku bagi perdagangan tetapi juga para pemimpin yang mengkhianati hak-hak rakyatnya demi keuntungan pribadi atau oligarki.
Ya, Neraka, yang disebut sebagai ‘Sijjin,’ adalah ancaman bagi mereka yang menjadi ‘BONEKA OLIGARKI’ yang dalam prilaku dan tindakannya senantiasa melanggar amanah dan keadilan serta selalu menjadi ‘hamba’ para Pemodal yang menjadikannya sebagai Pemimpin. (JRnews.co.id)
(Subhan Syarief/AI-8/10.2024).