Oleh : Subhan Syarif
JRnews.co.id – Tujuh tahun lalu, ketika Prabowo Subianto berpidato secara berapi-api bahwa Indonesia akan bubar pada tahun 2030, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapinya dengan tawa. Ya, sebuah tawa yang bisa itu bermakna meremehkan, mengejek, atau sekedar ekspresi spontan, tidak ada yang tahu pasti.
Dua tahun kemudian, pasca Pemilu 2019, Prabowo bergabung dalam pemerintahan Jokowi sebagai Menteri Pertahanan.
Publik pun bertanya-tanya; apakah tawa Jokowi saat itu adalah bentuk keyakinan atas pemahamannya terhadap kepribadian Prabowo?
Jokowi, dengan sikap yang sering dicap ‘lugu’ namun penuh perhitungan, seolah memahami bahwa Prabowo yang kala itu dijuluki “Macan Asia” akhirnya akan bisa ditundukkan.
Mungkin saat itu Jokowi membatin: “tunggu tanggal mainnya, anda belum tahu siapa saya.” Dan akhirnya, Prabowo benar-benar bergabung, seakan membuktikan bahwa Jokowi telah mempersiapkan langkah ini dengan cermat.
Dulu, dalam sebuah pidatonya yang kontroversial, Prabowo pernah menyebut Indonesia akan bubar pada 2030, merujuk pada novel ‘Ghost Fleet’ karya August Cole dan P.W. Singer yang menggambarkan Indonesia hanya tinggal nama akibat perebutan kekuatan global.
Prabowo menyoroti bahwa elit negeri ini lebih sibuk menikmati kemewahan, membiarkan 80 persen tanah Indonesia dikuasai segelintir orang kaya yang sebagian besar beretnis tertentu yang memang sejak zaman penjajahan sudah memiliki kekayaan, bahkan kekayaan terus mengalir hingga ke luar negeri. Ini menurut Prabowo, adalah akar masalah yang bisa meruntuhkan bangsa.
Namun, ironisnya, setelah Prabowo menjadi presiden, tanda-tanda untuk memperbaiki kondisi yang dihipotesiskan itu semakin tak nyata.
Ujungnya gelombang kekecewaan publik mulai melahirkan aksi, aksi yang diawali dengan tajuk “Indonesia Gelap.” Demonstrasi ini muncul di tengah situasi ekonomi yang kian tak jelas, nilai rupiah yang terlihat melemah, hingga kasus-kasus hukum yang tak kunjung terselesaikan.
Kasus besar seperti dugaan korupsi dalam proyek pagar laut di Banten, yang menyeret nama-nama besar dekat lingkaran Jokowi, seakan menguap begitu saja.
Sosok seperti Aguan dan Anthony Salim yang diduga terlibat tak tersentuh hukum, sementara kasus tersebut berhenti di level lurah Kohod; figur kecil yang dijadikan tumbal. Begitu pula dengan skandal judi online yang sempat menyeret nama tokoh Projo, organisasi yang dikenal dekat dengan Jokowi, yang akhirnya menghilang tanpa kejelasan.
Pembentukan Danantara, lembaga investasi yang digadang-gadang akan mampu membawa ekonomi Indonesia melesat, justru berakhir dengan reaksi negatif.
Pasar modal bergejolak, IHSG rontok, dan rupiah terpuruk. Pabrik tekstil di Jawa Tengah terpaksa merumahkan puluhan ribu karyawan, sementara harga kebutuhan pokok seperti cabai semakin melambung tinggi.
Di tengah kondisi ini, terungkap pula mega skandal korupsi Pertamina yang menimbulkan kerugian fantastis: Rp193,7 triliun pada tahun 2023 saja.
Dugaan praktik curang berupa pencampuran zat tambahan pada Pertamax dan Pertalite memperparah kondisi, membuat konsumen merasa dirugikan.
Ya, dampaknya bisa saja mesin kendaraan yang cepat rusak akan menjadi sebuah keniscayaan.
Skema permainan kuota produksi minyak yang sengaja dikurangi demi mengimpor minyak dalam jumlah besar makin memperjelas rusaknya tata kelola energi nasional.
Namun, yang lebih mengejutkan adalah minimnya tindakan tegas dari Prabowo. Ketika para aktivis mendesak agar Jokowi diadili atas dugaan keterlibatannya dalam berbagai skandal yang merusak negara, Prabowo di sisi lain dalam sebuah acara dengan tegas berteriak “hidup Jokowi.”
Ya, akhirnya langkah tegas terhadap perilaku elite yang korup hingga kini tak kunjung terjadi. Prabowo terlihat justru tampak enggan menghadapi persoalan ini, seolah memilih berkompromi daripada melawan arus kekuasaan yang menguntungkannya.
Ini mengingatkan pada peringatan Bung Karno tentang bahaya elit yang lebih sibuk menjaga kekuasaannya daripada memperjuangkan nasib rakyat.
Bung Hatta juga pernah menegaskan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang berani menghadapi kebenaran meski menyakitkan.
Sementara Tan Malaka mengingatkan bahwa “kebenaran tidak bisa dibunuh,” sekalipun ditutupi oleh propaganda yang terus menerus.
Jika ditilik lebih jauh, sikap Prabowo yang kini tampak lunak akan menjadi pertanyaan, dan bila ini ditinjau dari pandangan Mohammad Natsir, yang menyoroti bahwa pemimpin yang kehilangan keberanian menghadapi kebenaran pada akhirnya hanya akan menjadi pelayan dari sistem yang korup.
Natsir mengingatkan bahwa ketika pemimpin takut pada kekuatan besar di sekelilingnya, rakyatlah yang akan menanggung deritanya, apakah ini yang terjadi pada Prabowo?, sosok yang dulu dikenal berapi-api dan berani, tapi kini terlihat tampak luwes dan seolah kehilangan taring.
Apakah ini bentuk strategi politik untuk menjaga stabilitas, atau justru tanda bahwa Prabowo telah kehilangan kekuatan dan keberanian yang dulu melekat padanya?
Namun di balik sikap seolah luwes ini atau berdamai dengan kondisi yang sudah di bentuk pendahulunya memunculkan tanya kita.
Apakah semudah itu Prabowo merubah idealisme dan cita-cita luhurnya?, atau apakah ini merupakan sebuah strategi politik yang mungkin sengaja diterapkan oleh Prabowo agar lebih mengenali siapa kawan sejati yang berniat memperbaiki kondisi bangsa, dan siapa pihak-pihak petualang politik yang hanya mencari kuasa, pengaruh, serta menumpuk kekayaan dengan menghalalkan segala cara.
Teori Niccolò Machiavelli dalam Il Principe menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mampu memainkan politik kekuasaan dengan dua cara; kekuatan dan kelicikan. Seorang pemimpin yang cerdas tidak akan gegabah dalam mengungkapkan niatnya, melainkan akan menggunakan strategi untuk memastikan kekuatan penuh berada di tangannya sebelum melakukan perubahan besar. Ini yang tampaknya dilakukan oleh Prabowo dalam tiga langkah utama.
Langkah atau strategi pertama yang diterapkan Prabowo adalah menjadikan semua pendukungnya saat mencalonkan diri mendapatkan jabatan strategis, baik sebagai menteri ataupun posisi penting lainnya.
Langkah ini sejalan dengan konsep ‘Patron Client Theory’ yang dijelaskan oleh James C. Scott, yang menyebut bahwa membangun jaringan kekuasaan berbasis loyalitas personal dapat memperkuat posisi politik dalam menghadapi arus politik yang tidak menentu. Dengan langkah ini, Prabowo bisa mengukur sejauh mana loyalitas pendukungnya sekaligus mengidentifikasi mereka yang hanya mencari keuntungan sesaat dan loyal kepada pihak lain.
Kedua, Prabowo menempatkan orang-orang kepercayaannya yang baru, atau pihak yang tidak dipakai dan di buang oleh presiden terdahulu pada posisi strategis di lembaga seperti TNI, Polri, Kejaksaan, dan institusi lainnya.
Strategi ini mencerminkan teori ‘Political Survival’ oleh Bruce Bueno de Mesquita yang menekankan pentingnya menempatkan figur kunci di lingkaran strategis sebagai bentuk kontrol politik.
Dengan cara ini, Prabowo memiliki “mata dan telinga” yang bisa memantau kondisi, mempelajari situasi, dan siap mengambil alih tongkat komando jika diperlukan langkah radikal.
Ketiga, Prabowo melakukan pendekatan personal kepada kelompok oligarki dan kaum pemodal, baik dari dalam maupun luar negeri. Strategi ini sejalan dengan konsep ‘Elite Theory’ yang dipopulerkan oleh Vilfredo Pareto, yang menyoroti bahwa kelompok elit memiliki peran sentral dalam membentuk arah kebijakan negara.
Dengan mengajak mereka untuk beralih ke usaha yang bersih dari korupsi dan kolusi, Prabowo berupaya mengubah arus besar kekuatan ekonomi agar lebih berpihak pada kepentingan rakyat.
Melalui tiga langkah ini, Prabowo akan lebih mudah memetakan siapa yang benar-benar berjuang memperbaiki negeri dan siapa yang sekadar menumpang kekuasaan demi memperkaya diri. Dengan cara ini pula, Prabowo bisa mengenali siapa kawan sejati, siapa lawan, dan siapa pengkhianat dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka.
Seperti kata Bung Karno, “Perjuangan kita bukan sekedar melawan penjajahan fisik, tetapi juga melawan mentalitas pemimpin yang lupa pada cita-cita kemerdekaan.” Kini, rakyat Indonesia menanti; apakah Prabowo akan bangkit dari tidurnya dan kembali berjuang untuk rakyat, atau justru larut dalam arus politik balas jasa yang menghancurkan republik ini?
Ya, apakah sang macan dengan auman kerasnya akan menggunakan taring tajam untuk menerkam para koruptor? Jawabannya kini ada di tangan Prabowo, dan kita hanya bisa menunggu sajian episode drama ‘tarung politik’ berikutnya. (JRnews.co.id)
(Subhan Syarief/AI:2025/Batang Banyu Institute)